BPP DAERAH
BPP Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatkan Kapasitas Melalui Pendekatan Sosial
Sejak keluarnya Peraturan Bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2012, istilah Sistem Inovasi Daerah( SIDa) menjadi primadona yang terus digaungkan, program tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintahan, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
Namun, bagi BPP Daerah sebagai koordinator penguatan SIDa, pelaksanaan program tersebut dianggap masih jauh dari harapan. Beberapa pernyataan terlontar dari para pemimpin BPP Daerah yang ditemui Media BPP, baik itu dari BPP Riau, BPP Sumatera Selatan, BPP Sumatera Barat, dan yang belum lama ditemui adalah BPP Kutai Kartanegara( Kukar).
Sekretaris BPP Kukar M. Bisyron, misalnya, yang ditemui Media BPP pada awal Agustus 2016, program SIDa yang digagas oleh Kemenristek Dikti dan Kemendagri belum sepenuhnya bisa diaplikasikan oleh BPP yang ada di daerah. Penguatan SIDa terkesan jomplang, malah pihak Kemendagri terbilang kalah inisiatif dibanding Kemenristek Dikti. Akibatnya banyak BPP yang ada di daerah hanya sekadar nama dan miskin fungsi.
“ Harusnya kita sudah take off. Faktanya, kita kalah inisiatif dalam mengaplikasikan SIDa. Saat ini justru banyak program dan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti yang muncul. Sementara dari Kemendagri sendiri seperti hidup segan mati pun ogah,” ujar Bisyron.
SEJUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH( SKPD) tidak terkecuali lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan( BPP) Daerah terus berpacu dengan waktu menentuntukan setiap program yang siap dieksekusi pada tahun anggaran yang sudah direncanakan. Program-program unggulan pun dibentuk sedemikian rupa. Upaya memperbesar alokasi anggaran dari APBD dilakukan, tetapi realisasi dan serapannya tidak sesuai yang diharapkan.
Konotasi negatif lembaga kelitbangan pun semakin tidak terbendung. Litbang yang identik dengan lembaga yang sulit berkembang seakan menjadi jargon baru bagi eksistensi BPP di mana pun. Untuk meredam istilah tersebut, BPP Kukar membuat solusi dengan tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dan menghasilkan banyak manfaat. Istilah negatif BPP pun perlahan hilang dan tidak lagi melekat pada BPP Kukar. Pasalnya, saat ini reputasi BPP Kukar semakin baik di mata pemerintah dan masyarakat. Bagi BPP Kukar, minimnya anggaran tidak menjadi sebuah persoalan. Mereka tetap mengedepankan program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung serta memiliki dampak yang luas bagi keberlangsungan hidup setiap orang.
Sejak dua tahun terakhir, BPP Kukar cukup diperhitungkan stakeholder pemerintah. Keberadaannya selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Bahkan, tidak jarang BPP Kukar secara langsung terlibat dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Kukar.
Sebagai contoh, pascaruntuhnya jembatan Tenggarong, Pemerintah Kabupaten Kukar secara lisan meminta langsung kepada BPP Kukar, untuk melakukan kajian pembangunan kembali jembatan kebanggaan Kota Tenggarong tersebut. Selain itu, permintaan juga datang dari beberapa SKPD terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Kukar, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Menurut Hairil Anwar Kepala BPP Kukar, pihaknya juga terus meningkatkan sinergitas sesama SKPD dan stakeholder Pemerintah Kukar. Ia juga rutin melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga negara seperti Ba-
22 VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016