LAPORAN UTAMA
Noval sendiri menambahkan, masing-masing pusat sudah merancang kelitbangan dalam RKP yang nantinya bisa bermanfaat bagi Kemendagri. Seperti pada Pusat I( Polpum) yang akan melakukan penilaian Leadership Award untuk para pemerintah daerah.“ Itu artinya mereka harus merumuskan daerah-daerah mana saja yang kepala daerahnya bagus dan menjadi teladan dalam menjalani pemerintahan. Mereka akan melakukan perhitungan terkait penyelenggaraan pilkada yang efektif,” paparnya.
Sementara pada Pusat II( Adwil, Pemdes, dan Kependudukan) akan mengadakan pencarian model penerbitan akta kelahiran yang cepat. Karena selama ini pembuatan akta kurang cepat hanya ada di beberapa daerah seperti di Jawa Timur yang dapat menerbitkan akta kelahiran secara cepat.“ Mereka akan mencari model-model daerah mana yang tercepat dan terbaik dalam penerbitan akta kelahiran. Mereka akan merumuskan 1 model, merekayasa model itu pada daerah-daerah yang menjadi pilot project daerah. Lalu akan menyampaikan bagaimana cara penerbitan akta kelahiran yang bagus seperti apa,” jelasnya.
Kemudian di Pusat III( Pusat Inovasi Daerah) akan melakukan penelitian inovasi daerah terkait, terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing, dan pemberdayaan masyarakat.“ Apakah inovasi setiap daerah sudah terasa di masyarakat. Nanti kita lihat semua persyaratannya, ada banyak sekali klasifikasinya,” ujarnya.
Selain itu, pada pusat III juga akan mencari contoh daerah yang pelayanan administrasinya mudah dan cepat lalu diimplementasikan pilot project di daerah tertinggal.“ Inilah bedanya di 2016 dengan 2017. Jadi ada muatan prioritas nasional. Diharapkan hasil-hasil kelitbangan secara nyata dapat diimplementasikan, dalam merintis suatu model,” jelas Noval.
BPPP Kemendag
Berbeda dari BPP Kemendagri, BPPP Kemendag rupanya lebih terstruktur dan terorganisasi dalam merancang program penelitian yang telah mereka tetapkan satu tahun sebelumnya. Saat menyambangi kantor BPPP Kemendag, kami disambut oleh Septo Soepriyatno, Kepala Sub Bagian Anggaran BPPP. Septo mengatakan, BPP Kemendag memulai penelitian terstruktur dan patuh terhadap bulan yang sudah dijadwalkan.
“ Judul penelitian kita dapat informasi dari tahun sebelumnya, dimulai dari Februari tahun sebelumnya, kita melibatkan tim ide teknis sendiri dari
Kemendag, menyampaikan isu-isu apa saja yang berkembang di tahun berikutnya. Entah itu dalam negeri atau luar negeri. Kita sampaikan apa-apa saja. Nanti ada tanggapan dari unit. Unit sekaligus meminta kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Dari situ kita diskusi-diskusi internal yang menghasilkan judul yang tepat, pada saat penyusunan renja yang masuk ke anggaran, kemudian masuk ke DIPA,” ungkap Septo.
Kemudian, pada akhir Februari mereka akan membahas rancangan operasional penelitian, membahas mengenai latar belakang penelitian, metodologi sampai siapa saja yang dilibatkan dalam penelitian itu.
“ Kita pakai akademisi. Misal IPB ahli sawit kita perlu masukan dan berkolaborasi. Di situ kita bahas. Kemudian pada pertengahan tahun hasil rancangan penelitian tersebut itu sudah mendekati 90 persen, udah hampir jadi semua tinggal survey dan pengelolaan data. Lalu pada bulan ke- 10 kita juga bahas pembahasan hasil kajian. Untuk mengetahui bagaimana hasilnya, kita juga undang mitra kajian, tim evaluator atau sekarang tim kajian. Dan pada akhir penelitian kita buat semacam buku yang menjadi rujukan kementerian sebagai landasan kebijakan. Jadi penelitian kita bukan penelitian dasar, melainkan sudah dalam bentuk terapan dan tindak lanjut,” jelasnya.
Ditanya terkait pendisiplinan jadwal, Septo mengaku selama ini tim nya selalu kooperatif dalam mematuhi jadwal yang sudah dirancang bersama, karena terkait laporan pertanggungjawaban dan sebagainya.“ Kita di sini sangat disiplin, atasan kami bisa memberi sanksi yang tegas berupa teguran yang tidak disiplin atau main-main,” tandasnya.
Balitbang Kemenkes
Berbeda dari dua kementerian di atas, Balitbang Kemenkes boleh jadi mendapat anggaran yang besar dan
12 VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016