Anggaran yang sedikit pada porsi puslitbang tersebut seolah dibagikan secara merata ke empat pusat yang ada. Seperti pada tahun ini saja, Pusat I mendapat 4,08 persen, Pusat II 5,04, Pusat III 4,83, dan Pusat IV 5,30 persen.“ Saya sebenarnya tidak suka pola anggaran keseragamaan pada masing-masing pusat. Tidak ada unsur mengedepankan prioritas atau semacam persaingan kualitas dalam pelaksanaan program kegiatan, saya mencoba mendukung itu. Tapi coba lihat saja, hanya belakang dan receh-recehnya saja yang berbeda. Padahal saya sudah pernah menerapkan ini, tapi mengapa balik lagi ke pola keseragamaan,” kata Noval.
Rencana Kerja Nasional
Untuk itu, agar BPP Kemendagri tidak dipandang sebelah mata terus menerus dalam hasil penelitiaanya, BPP Kemendagri masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah( RKP). Dalam RKP tersebut, BPP Kemendagri tidak mendapatkan anggaran tambahan lagi, melainkan mengambil dari anggaran yang ada.“ Dengan kita masuk di RKP, kita berharap ada keseriusan untuk berpartisipasi dalam penunjang pemerintahan, ada wujud nyata tidak hanya konsep-konsep laporan penelitian. RKP itu nantinya sebuah program kelitbangan yang sudah ditetapkan. Jadi yang mengajukan tidak bisa ganti judul seenaknya, karena ditetapkan dari Perpres 45 tahun 2016 tentang RKP 2017 yang anggaranya dari APBN. Kalau judulnya ingin diubah, itu akan repot membahasnya sampai Bappenas. Karena waktu pengajuannya juga alot sampai Bappenas. Jadi jangan sampai kita main-main dengan program ini,” tandasnya.
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016 11