KLIK BKI APRIL 2018, EDISI 45 KLIK EDISI APRIL 2018

OFFSHORE Samakan Perserpsi Sedangka untuk menjadi anggota council IACS yang sepenuhnya dengan berbagai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota-anggota IACS lainnya, BKI masih harus memenuhi per- syaratan tahap ke dua. Menurut Dirut BKI, sosialisasi ini merupakan upaya BKI untuk menyamakan persepsi dan menyinergikan berbagai stakeholder sektor maritim, sesuai hasil rapat -rapat kerja dan arahan dari Kementerian Koordinator Maritim, “Usaha inilah yang cukup berat sehingga memer- lukan dukungan dari para pemangku kepentingan BKI karena tidak semua persyaratan yang ada di tahap ke dua itu merupakan kewenangan BKI,” kata Rudiyanto. Ia melihat bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, penguatan sektor maritim menjadi sebuah keharusan, disamping menegakkan kedaulatan maritim. Makanya kemudian Kementerian Koordinator Maritim mengkoordinasikan seluruh stakeholder tersebut untuk membangun sinergi seperti dengan Kementerian Perhubungan yang kemudi- an melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan tugas otorisasi statutoria kepada BKI. "Semoga, melalui kemitraan ini mem uluskan langkah BKI untuk menjadi anggota IACS," pungkas Rudi- yanto.[antaranews.com] Salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam upaya menuju poros maritim dunia adalah kapal-kapal Indonesia masih belum bisa berlayar ke luar negeri dengan leluasa. “Di sinilah peran BKI untuk mencoba membantu perintah agar pelayaran nasional dapat pengakuan secara internasional,” tutur Rudiyanto, di Hotel Icon Bogor. Road to IACS Rudiyanto mengatakan, sosialisasi ini juga merupakan upaya penguatan kelembagaan BKI agar diterima se- bagai anggota organiaasi klas dunia atau International Association of Classification Societies (IACS) yang berpusat di London, Inggris. “Sebab, tidak mungkin kita dapat menegakan kedau- latan maritim dan menjadikan kapal-kapal Indonesia dapat berlayar secara leluasa keluar negeri bila tidak memiliki lembaga klas yang independen, profesional, dan diakui oleh dunia,” tutur Rudiyanto. Menurutnya, BKI sendiri dalam upaya menjadi ang- gota IACS sebetulnya telah mengalami kemajuan yang positif. Hal itu ditandai dengan telah lolosnya BKI pada verifikasi tahap pertama keanggotaan IACS. “Berdasarkan penugasan dan Kementerian Perhubungan tersebut, sekarang BKI tidak hanya melakukan survey dan klasifikasi kapal, tetapi juga mengeluarkan sertifikasi, khususnya untuk kapal-kapal yang berlayar ke luar negeri,” ujar Rudiyanto. Selain itu, untuk lolos verifikasi tahap ke dua, BKI juga harus memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal yang sophisticated atau kapal- kapal besar, canggih, dan memiliki tingkat keru- mitan yang tinggi serta terlibat sejak awal hingga selesai pembangunan kapal. Untuk itulah kemudian BKI menjalin kerjasama dengan SKK Migas karena kapal-kapal jenis ini banyak dibangun dan dimiliki oleh SKK Migas. “SKK Migas memberi ruang kepada BKI untuk memperkaya pengalaman menangani kapal-kapal sophisticated. Makanya sosialisasi ini bertujuan untuk menimbulkan pemahaman yang sama kepada SKK Migas dalam memberikan pela- yanan. Sehingga timbul persepsi yang sama da- lam road to IACS,” tutup Rudiyanto. [beritatrans.com] Dengan statusnya ini, BKI sudah diperbolehkan mengikuti agenda-agenda IACS ataupun mengikuti pertemuan working group sebagai observer. EDISI 45 • APRIL 2018 7

KLIK BKI APRIL 2018, EDISI 45 KLIK EDISI APRIL 2018 | Page 7