Laporan Utama
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia
20
Zuli Hendriyanto, Direktur Eksekutif Indonesia
Energi Monitoring
rencana-rencana ekspansi dan
pembangunan gedung Pertamina
Tower. “Pertamina yang katanya kaya
raya dengan aset yang luar biasa, tetapi
banyak karyawannya yang nasibnya
tidak jelas. Dahlan Iskan seharusnya
membenahi ini dulu. Bukan ikut
mendukung. Kalau mendukung itu
berarti Dahlan ikut membenarkan
tindakan tersebut,” kata Indra, kepada
GEO ENERGI, Kamis, 26 Desember 2013.
Indra menilai, langkah Pertamina
yang lebih mementingkan ekspansiekspansi di tengah banyaknya hal yang
perlu dibenahi bisa menjadi bumerang.
“Ini mirip seperti peribahasa ayam mati
di lumbung padi,” kata Indra.
Analis Kebijakan Energi Umar Said
menilai, saat ini pembangunan Menara
Energi belum urgent, lebih urgent cari
minyak ketimbang bangun Menara
Energi. Gedung Pertamina yang ada
sekarang ini masih cukup bagus.
“Setiap tahun, Pertamina bayar pajak
dan deviden. Itu yang harus dikontrol,
pajaknya dibayar penuh sesuai aturan.
Sementara deviden mereka sesuai
kebijakan pemerintah, yakni sebesar
30% pada 2012, saya kira Pertamina
pembayar deviden terbesar.
Kalau duit itu dipakai untuk mencari
minyak, mungkin labanya bisa lebih
meningkat. Jangan karena melihat
tetangga sebelah punya gedung
pencakar langit, lantas kita ikut-ikutan.
Beda negara, beda prioritas,” katanya
kepada GEO ENERGI. G
EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014
istimewa
“Kalau internalnya sudah bagus,
misalnya saja sistem migasnya bagus,
SDM sudah baik, dan pengelolaannya
juga baik, maka ketahanan energinya
juga bagus. Sesudah itu, barulah bisa
eksplorasi untuk mewujudkan Pertamina
sebagai salah satu perusahaan minyak
yang mendunia. Tapi kalau internalnya
belum bagus, sebaiknya nggak usah
dulu deh,” tuturnya, kepada GEO ENERGI,
Jumat, 27 Desember 2013.
Menurut Zuli, sebenarnya kinerja
mereka dalam beberapa tahun
belakangan sudah baik, namun perlu
ditingkatkan lagi. Untuk meningkatkan
kinerja, Pertamina dituntut harus
fokus. Terutama fokus pada seluruh
pengelolaan minyak di Indonesia. “Kalau
semua sudah baik, baru Pertamina
melakukan kerjasama dengan pihak luar
negeri. Nggak bagus juga melakukan
eksplorasi ke luar, kalau internalnya
belum baik. Pertamina harus punya
target. Selesaikan dulu programprogram, baru kerjakan yang lain
ekpansi dan bangun Menara Energi,” kata
Zuli.
Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan
Anggota Komisi IX DPR asal PKS, Indra
juga kompak menolak ekspansi bisnis
dan pembangunan gedung pencakar
langit PT Pertamina (Persero). Iqbal dan
Indra berpendapat, sebagai perusahaan
BUMN, Pertamina semestinya lebih dulu
membenahi kondisi internal perusahaan
terlebih dulu. Nasib pekerja outsourcing
di Pertamina jangan dibiarkan terkatungkatung.
Said Iqbal menyatakan, langkah
pertama yang harus dilakukan,
Pertamina harus fokus pada pekerjaan
utamanya yakni melakukan eksplorasi
minyak dan gas. Tugas utama Pertamina
di situ, tidak usah berpikir jauh-jauh. Di
Indonesia saja masih banyak ladangladang migas yang bisa dimanfaatkan.
“Sampai sekarang Pertamina
belum sepenuhnya mampu mengelola
minyak mentah menjadi BBM. Harus
diekspor dulu baru kemudian diimpor
kembali. Kemudian, Pertamina juga
harus lebih optimal menyiapkan
infrastruktur pengalihan energi fosil ke
energi terbarukan. Saat ini, kita sudah
ketinggalan dengan negara lain seperti
Brazil. Ini yang seharusnya difokuskan
Pertamina,” kata Said, kepada GEO
ENERGI, Kamis, 26 Desember 2013.
Said menyatakan tidak setuju
Pertamina membangun gedung
pencakar langit. “Jelas tidak setuju.
Lebih baik urus dulu pekerja outsourcing
Pertamina yang juga tergabung
dalam KSPI. Bagaimana nasib mereka.
Pertamina jangan menyalahgunakan
kekuasaan. Sebab efek buruknya
adalah PHK terhadap ribuan
pekerja outsourcing. Padahal sesuai
Permenakertrans No 19 Tahun 2012 jelas
disebutkan, tidak boleh ada PHK. Jangan
mimpi dulu mau meniru Petronas di
Malaysia. Petronas bangun gedung
setelah untung banyak. Baru kemudian
dibangun gedung. Pertamina jangan
sok-sokan,” papar Said.
Menurut Said, sangat masuk akal
apabila ada yang menyatakan jor-joran
Pertamina berkaitan dengan upaya
cari logistik partai politik untuk Pemilu
2014. “Itu bisa dilihat dari peringatan
KPK yang menyebut setahun sebelum
pemilu, biasanya akan ada bank yang dibailout. Nah, karena KPK sudah menutup
celah itu, lalu perusahaan BUMN yang
kemudian dijadikan sapi perahan. BUMN
menjadi empuk karena tidak ada ukuran
kinerja pembukuannya. Mudah sekali
memanfaatkan BUMN seperti Pertamina.
Misalkan, dari ekspor minyak lalu impor
minyak lagi yang ditangani Petral. Itu
saja sudah menjelaskan ada monopoli di
sana. Kalau dalam pasar monopoli pasti
ada penyimpangan, dan itu korupsi,”
tutur Said.
Senada dengan Said, Anggota
Komisi IX DPR asal PKS, Indra
menyatakan, tidak setuju dengan