APPLICATIONS
Prof. Dewayany Sutrisno, PhD
“B
umi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat” merupakan
amanah UUD 45 yang sudah selalu
didengarkan dan seharusnya dipahami oleh
semua generasi. Akan tetapi kekayaan alam
ini akan mustahil dapat diolah untuk
kepentingan bersama tanpa adanya data
geospasial atau awam biasa menyebutnya
peta. Kecerdasan spasial masyarakat
Indonesia pun semakin teruji dengan
pesatnya perkembangan iptek yang
menyediakan informasi dalam genggaman.
Terbukti dengan semakin maraknya
digunakan oleh masyarakat google, waze,
GPS dan berbagai aplikasi yang memberikan
kemudahan gerak manusia dalam ruang
bumi. Kesemua manfaat ini memang tidak
lepas dari peran wahana satelit, baik itu
satelit pengamat bumi atau biasa disebut
satelit penginderaan jauh maupun satelit
navigasi.
Pemetaan ruang bumi yang menghasilkan
informasi geospasial merupakan jawaban
bagi setiap ruang gerak sosial ekonomi
manusia di dalamnya. Kebijakan
pembangunan pun membutuhkan informasi
geospasial dalam semua proses
perencanaan, monitoring, evaluasi hingga
pengendaliannya.
EQUATORSPACE.COM
EQUATORSPACE.COM
Baik informasi geospasial dasar maupun
informasi geospasial tematik memegang
peranan penting dalam keseharian kehidupan
manusia. Bagaimana dengan pemetaan
wilayah nasional? Apakah proses pemetaan
ini dapat berkelanjutan tanpa ada dukungan
perkembangan teknologi satelit? Mari kita
lihat seberapa besar sebenarnya kebutuhan
nasional akan informasi geospasial tersebut
berbasiskan wahana satelit tersebut.
Pengadaan peta dasar atau peta topografi
merupakan informasi geospasial dasar yang
wajib dimiliki semua negara, termasuk
Indonesia. Jumlah kebutuhannya sangat
tergantung pada kedalaman informasi dan
skala peta yang dibutuhkan. Berdasarkan PP
No 8 Tahun 2013 tentang ketelitian peta
untuk tata ruang, dapat dikatakan tingkat
ketelitian peta yang diterjemahkan dalam
skala sangatlah beragam mulai dari skala
nasional dengan skala minimal 1:1.000.000,
skala kepulauan 1:500.000, sekala provinsi
dengan sekala minimal 1:250.000, skala
kabupaten 1:50.000, skala kota 1:25.000,
skala desa dan detil skala lainnya sesuai
dengan kebutuhan. Dengan berbekalkan
informasi skala dan sejalan dengan program
Nawacita, presiden Republik Indonesia
menghendaki berjalannya pembangunan
Indonesia hendaknya dimulai dari pinggiran
44
44