perkembangan tubuh dan mental yang belum matang.
Hal yang juga dilegitimasi oleh agama adalah sunat perempuan. Praktek sunat perempuan biasanya tidak dilakukan di negara maju. Selain di Indonesia, negara yang marak melakukan sunat perempuan adalah Somalia, Guinea, Djibouti, Mali, dan Sierra Leone.
Dalam hal legalitas Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik, seperti UU No. 2 Tahun 2008 yang memuat tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik, UU No. 10 Tahun 2008 yang memuat tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik baru serta jumlah minimal bakal calon wakil legislatif perempuan. Meski demikian, sebagaimana dilansir Tirto.id, keterwakilan Indonesia masih berada dibawah 20%.
Menurut Meiwita Budhiharsana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, angka kematian ibu di Indonesia hingga tahun 2018 berjumlah 305 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu di dunia sebanyak 216 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2015).
Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dapat diminimalisir dengan memulainya dari rumah. Rumah tangga yang sadar gender adalah rumah tangga yang membagi tanggung jawab dan memberikan akses yang setara baik terhadap anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Keluarga yang sadar gender akan memberikan akses pendidikan yang sama baik terhadap laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab ekonomi pada keluarga sadar gender juga dipikul oleh kedua belah pihak.
Perempuan Indonesia memang tidak mengalami masalah dengan hak pilih dalam pemilu atau harus minta ijin resmi untuk bekerja dari suami atau pihak laki-laki, meski demikian, angka putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini, sunat perempuan, masalah keterwakilan perempuan di ranah politik, serta tingkat kematian ibu yang sangat tinggi masih harus dibenahi. Dalam banyak hal, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah berkaitan dengan kesetaraan gender. (Christi)
EDISI VI
KEPRIBADIAN
30
/ A&O EDISI XI 2020